Pulang ke China | Kliping Sastra Indonesia | Literasi Nusantara: Puisi, Cerber, Cerpen Koran Minggu

Sabtu, 01 Juni 2019

Pulang ke China


AKU melihat peti-peti besar itu pertama kali pada bulan Oktober 2016, ketika menemani dua temanku dari Taiwan, Sima Wu Ting Kuan dan Jiang Wanqi, mengunjungi kampung Gedong, salah satu perkampungan Tionghoa tertua di Pulau Bangka. Saat itu keduanya didanai oleh Taipei Hakka Affairs Commission1 untuk mengadakan riset tentang kehidupan masyarakat Hakka di kampung halamanku.


Ada dua buah peti tergeletak di sana, di sisi kanan salah satu pabrik kerupuk kemplang. Entahlah sudah berapa lamanya mereka dibiarkan teronggok di tempat itu, barangkali digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tak terpakai. Keduanya tampak keras dan kokoh, dan aku kira terbuat dari kayu Nyatoh atau Ulin yang kerap dipakai untuk membangun rumah atau membuat perahu sampan. Seorang lelaki berkaos oblong dan bercelana pendek terbaring tengkurap di atas salah satu peti, tertidur lelap. Tak terusik sedikit pun oleh kehadiran kami, juga oleh orang-orang yang datang berbelanja ke toko kemplang di sampingnya maupun taruhan ikan sepat yang sedang memanas di seberang jalan. Mungkin ia salah seorang pekerja di pabrik kemplang itu, pikirku. Tetapi bisa jadi juga ia hanyalah seorang tetangga yang sekadar menumpang tidur siang.

“Peti-peti itu sisa peninggalan masa pengusiran orang Tionghoa di tahun 60an. Banyak orang dari desa Lumut ini yang terpaksa pulang ke Tiongkok. Namun sebagian kemudian batal pulang, termasuk paman pemilik pabrik kemplang ini beserta seluruh keluarganya,” seorang warga menjelaskan kepada kami.

Aku tidak ingat lagi seperti apa tanggapanku kala itu, namun yang jelas aku langsung teringat pada mendiang kakekku dan Surat Kepulangan2 milik keluarga kami yang tak pernah dipergunakan, yang selama berpuluh tahun lamanya tersimpan di laci meja kerja Akong sebelum kemudian aku amankan sebagai warisan keluarga.

***
KETIKA Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1959 atau yang lebih dikenal sebagai PP-10 diberlakukan oleh Pemerintah Soekarno, paman bungsuku Man-Man belum lama lahir. Usianya belumlah genap satu tahun (dalam hitungan kalender Masehi) tatkala ia dipangku oleh nenekku dalam potret keluarga yang ditempel di atas lembaran Surat Kepulangan tersebut. Foto hitam putih yang dibuat di sebuah studio foto inilah potret seluruh keluarga besarku satu-satunya yang masih tersisa sekarang.

Surat itu dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Rakyat China di Jakarta pada 7 Juni 1960 dan ditulis dalam dua bahasa secara bersisian, Mandarin dan Perancis. Dengan kop resmi dan ditandatangani oleh Konsul Wang Jih Seng. Tertera pula di sana bahwa masa berlaku surat itu sampai 2 Februari 1961 dan bahwa keluarga kami akan memasuki China Daratan melalui Shun Chun.
“Kenapa juga ditulis dalam bahasa Perancis?” Sima pernah bertanya kepadaku. Namun aku hanya bisa menggeleng.

Itu masa-masa yang cukup sulit bagi orang Tionghoa di Indonesia. Kendati tidaklah seberat pada zaman revolusi kemerdekaan atau puncak prahara selepas peristiwa Gestok. Kuingat kata ayahku.
“Ruko-ruko mulai banyak kosong ditinggalkan pada awal tahun 1960. Begitu pula rumah-rumah di berbagai perkampungan Tionghoa. Semua orang marah, tegang, dan cemas bukan main. Kita sudah menyiapkan peti-peti besar dan menyortir barang-barang apa saja yang bisa dibawa dan terpaksa harus ditinggalkan. Sejumlah orang kaya mulai membagi-bagikan barang kepada orang-orang Tionghoa yang sudah resmi menjadi WNI, juga kepada orang-orang Melayu yang mereka kenal baik. Barang-barang yang bisa dijual, ya dijual,” demikian cerita Papa saat aku masih duduk di bangku SD. Tentu, aku cuma bisa mencoba membayangkan situasinya dalam imajinasiku.

Namun ibuku rupanya hanya memiliki ingatan samar-samar mengenai peristiwa ini, kendati saat itu ia sudah mulai beranjak remaja. Ia mengaku masih ingat orang-orang meributkan “Con Kwet”3 dan ramai-ramai mendaftarkan diri. Toh begitu, ia tidak tahu mengapa dan apakah ada banyak tetangganya yang pulang ke China.

“Apakah Ngoi Akong tidak ikut mendaftarkan diri?” tanyaku.

Mama tampak kesulitan menjawab. Papalah—seperti kebiasaannya yang telah mendarah daging—bergegas memotong: “Ada banyak orang Tionghoa di sini memutuskan untuk tidak pulang, atau lebih tepatnya tidak pergi ke China. Umumnya mereka adalah peranakan yang telah beranak-pinak beberapa generasi di sini seperti keluarga mamamu. Alasannya mereka tidak tahu apa-apa mengenai China. Mereka takut tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan dan budaya di sana.”

PP-10/1959 sebetulnya tidaklah mengusir orang-orang Tionghoa, tetapi hanya melarang orang-orang asing (yang tentunya terutama orang Tionghoa) untuk terlibat dalam berbagai bentuk perdagangan eceran yang telah mereka jalani sejak masa kolonial di luar wilayah ibukota daerah tingkat I dan II di seluruh Indonesia.

“PP itu kelanjutan dari Peraturan Menteri Perdagangan Kabinet Juanda sebelumnya. Isinya ya sama saja. Waktu itu Siauw Giok Tjhan menentangnya di DPR. Selain menganggap peraturan semacam ini tak bisa dikeluarkan oleh seorang menteri, ia juga menyatakan bahwa usaha orang-orang Tionghoa di pedalaman adalah legal sehingga otomatis dilindungi oleh hukum internasional,” kata seorang teman Tionghoa dalam sebuah diskusi hangat di milis beberapa tahun silam, yang kemudian dibenarkan oleh sejumlah buku yang kubaca.

“Rachmat itu memang sengaja keluarkan peraturannya saat Bung Karno berada di luar negeri. Setelah Soekarno pulang dan tahu ada peraturan menterinya itu, kabarnya ia marah sekali. Si Rachmat kemudian kan tak lagi diikutkannya dalam kabinet yang dibentuk setelah 5 Juli 1959?” bantah yang lain.

“Tapi Soekarno toh mau saja tandatangani PP-10 itu!”

Suhu diskusi kemudian semakin meningkat bersama dengan masuknya anggota grup yang lain. Mereka bicara tentang gerakan pribumisasi Assat Datuk Mudo. Sempat terjadi perdebatan kecil mengenai berapa besarnya pengaruh pidato Assat dalam Kongres Importir Nasional Seluruh Indonesia 1956 di Surabaya terhadap kelahiran PP-10. Konon dalam orasinya, mantan pejabat kepresidenan itu menekankan perlunya perlindungan khusus di bidang ekonomi kepada warga negara Indonesia asli. Assat menuduh orang Tionghoa bersikap monopolistis dalam perdagangannya dengan tidak membuka jalan bagi penduduk pribumi untuk ikut berdagang. Begitulah yang masih kuingat.
Namun aku tidak sanggup lagi mengikuti jalannya diskusi lebih lanjut kala itu. Waktu sudah hampir pukul tiga dini hari dan aku setengah mati menahan kantuk.

***
MENURUT ayahku, pelaksanaan PP-10 berlangsung dengan rusuh di sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara. Hal ini lantaran penerapannya yang diserahkan begitu saja kepada kaum militer. Sehingga, meskipun peraturan itu sebenarnya hanya mencoba membatasi geliat bisnis orang-orang Tionghoa di wilayah pedalaman, tetapi di lapangan para penguasa militerlah yang mengambil segala kebijakan.

“Dan kebijakan itu semau-maunya!” ujar Akong dengan nada geram.

“Kita di Bangka waktu itu juga ketakutan mendengar berita mengenai orang-orang Tionghoa diusir, terutama di daerah Jawa Barat. Ada yang rukonya sampai dibakar, bahkan ada ibu-ibu ditembak mati karena mencoba mempertahankan rumahnya sendiri,” kata Akong lalu tersenyum getir.

Tentu, kini siapa pun tahu kalau tujuan sesungguhnya dari PP-10 yang didukung oleh hampir semua parpol kecuali PKI itu bukanlah untuk menyelamatkan perekonomian nasional seperti yang didengung-dengungkan, tetapi semata-mata hanya untuk menghancurkan bisnis orang-orang Tionghoa di Indonesia.

“Haji-haji itu kan kalah bersaing dengan para pedagang Tionghoa. Sadar kalau mereka tak mampu menandingi orang-orang kita yang ulet dan berpengalaman dengan jaringan yang telah terbentuk sejak era kolonial, mereka membuat aturan macam-macam lewat orang-orang mereka di pemerintahan,” Papa menimpali ayahnya. “Yang paling diuntungkan ya haji-haji itu!”

PP-10 diberlakukan sejak 1 Januari 1960 secara serentak di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Kendati cuma Sungailiat sebagai ibukota kabupaten dan Pangkalpinang sebagai kotamadya yang memenuhi syarat, namun di Bangka—kata ayahku—tidaklah terjadi pengusiran orang-orang Tionghoa dari rumahnya.

Konon, hal ini lantaran orang Tionghoa di Bangka jumlahnya terlalu banyak. Lebih dari 40% dari jumlah seluruh penduduk. Apalagi tak seperti daerah lainnya di Indonesia, kebanyakan mereka justru tersebar luas di perdesaan menjadi petani, nelayan, penambang, peternak, tukang rumput, buruh harian. Baik di perkampungan-perkampungan Tionghoa maupun membaur di perkampungan Melayu. Sebagian besar dari mereka adalah peranakan, namun banyak juga yang totok. Dengan begitu, bisa dibayangkan betapa sulitnya larangan tinggal diberlakukan. Kericuhan besar pasti takkan terhindarkan.

Ya, karena itulah pemerintah setempat hanya bisa mengeluarkan seruan kepada para pedagang Tionghoa di kota-kota kecamatan agar segera menutup toko-toko mereka. Toh, ini pun sudah membuat suasana menjadi kacau balau. Kecemasan meluas sampai ke pelosok-pelosok desa. Tentu saja yang paling panik adalah para taoke pemilik toko di Belinyu, Muntok, Jebus, Toboali…

“Si A Fat sampai menggunting ujung telinga pelanggannya ketika mendengar adanya seruan itu dari obrolan di kios cukurnya,” Papa menyeringai lebar.

“Hahaha,” Akong terbahak, “Istri Lim Jun Min malah lebih parah lagi. Sampai membuang dompet di tangannya karena terburu-buru pulang dari pasar!”

Aku cuma menyimak dan ikut tertawa.

Ya, kepanikan itu kemudian kian meluas tatkala berita tentang pengusiran orang-orang Tionghoa dengan kekerasan oleh tentara di Cimahi tersebar cepat melalui sejumlah surat kabar dan siaran radio.
“Para tentara itu melemparkan ratusan orang—lelaki, perempuan, anak-anak—ke atas truk dan membawa mereka ke kamp-kamp yang dibangun tergesa-gesa. Di banyak daerah, orang-orang Tionghoa yang panik dan ketakutan mengungsi ke kota membawa apa saja saja yang bisa dibawa. Dan di sana, mereka terlunta-lunta tanpa tempat tinggal karena tidak punya sanak famili,” tutur Akong.

Di Bangka, meskipun keadaan terbukti relatif aman dan terkendali, namun tetap saja orang-orang Tionghoa merasa was-was dan mengambil sikap waspada.

“Setiap malam kaum lelaki, tua-muda, berjaga-jaga membekal senjata apa saja. Tongkat, parang, pisau daging, cangkul, garpu rumput. Tanya saja papamu. Ia dan pamanmu juga ikut berjaga malam,” lanjut kakekku.

“Kala itu kita sudah bertekad untuk mempertahankan diri habis-habisan seandainya dipaksa meninggalkan ruko atau menyerahkan barang-barang dagangan kepada koperasi,” ia menghela napas berat.

***
PENERAPAN PP-10 yang kemudian diikuti oleh beragam tindakan kekerasan terhadap orang Tionghoa itu seketika mendapatkan kecaman keras dari Pemerintah Republik Rakyat China. Setelah usaha sia-sia yang ditempuh oleh Duta Besar Huang Chen untuk mendesak peninjauan kembali peraturan tersebut ditolak, Pemerintah China pun berang dan menyerukan ajakan kepada semua warga China Perantauan untuk kembali ke “kehangatan ibu pertiwi” lewat siaran Radio Peking. Alhasil mereka yang menjadi korban PP-10 pun, juga banyak pemuda dan kaum terpelajar, menyambut ajakan itu dengan gembira dan penuh semangat. Ribuan warga Tionghoa—totok maupun peranakan—segera mendaftarkan diri ke Kedubes RRC di Jakarta. Ya, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Konon, jumlahnya melebihi 130.000 jiwa.

“Seruan ‘Con Kwet’ bergaung di mana-mana, di kota maupun desa. Apalagi ketika kapal-kapal dari China mulai berdatangan untuk mengangkut mereka yang telah terdaftar,” kata Papa, lalu sambil menoleh padaku dan tersenyum ia melanjutkan, “Kau tahu, orang-orang di sini bahkan membuat lagu tentang kepulangan ke China itu.”

Namun ketika aku menanyakan seperti apa lagu tersebut, ayahku mengaku bahwa ia sudah lupa. Ia hanya mengingat satu baris saja yang berbunyi, “Ta Buntu song nan”. Yang artinya “Bertolak dari Muntok”. Maksudnya dari pelabuhan Muntok di Bangka Barat.

Aku pernah melihat foto lama hitam-putih salah satu kapal yang dikirim oleh Pemerintah RRC, juga foto-foto warga Tionghoa Indonesia yang mendarat di sejumlah pelabuhan di China Daratan. Seorang teman dari Tiongkok yang mengirimkannya kepadaku lewat email.

Kapal besar berlambung hitam dalam foto itu bernama Guanghua. Kapal buatan Inggris. Ia merupakan kapal penumpang pertama yang berlayar ke lautan lepas di bawah bendera lima bintang. Dan pelayaran pertamanya adalah menjemput warga Tionghoa yang mengungsi dari kengerian pelaksanaan PP-10 di Indonesia. Guanghua merapat di Tanjung Priok, Jakarta pada 3 Mei 1961 dan mengangkut lebih dari 1.500 orang Tionghoa ke Pelabuhan Huangpu, China.

“Waktu itu, semua orang merasa terhormat dijemput oleh kapal yang dikirim langsung dari China,” ujar Akong. Namun begitu, sebagian kecil dari warga Tionghoa yang memutuskan untuk pergi dari Indonesia toh memilih Taiwan sebagai tempat kepulangan meskipun pulau itu bukanlah kampung halaman atau tanah leluhur mereka. Ya, mereka adalah para pengikut setia Kuo Min Tang atau yang takut pada komunisme. Adik ketiga kakekku termasuk di dalamnya…

Seorang teman—gadis Tionghoa yang kedua orangtuanya berasal dari Bangka dan sempat berkuliah di China Daratan—belum begitu lama berselang juga bercerita kepadaku bahwa kakeknya adalah orang yang ditunjuk untuk mendaftarkan orang-orang Tionghoa di kota kecilku yang hendak pulang ke Tiongkok.

“Beliau waktu itu dituduh mendahulukan orang-orang kaya daripada mereka yang kurang mampu, dan tentu saja dituduh menerima uang suap. Padahal, kau tahu, bukanlah pekerjaan gampang mendaftarkan sekian banyak orang,” tulisnya dalam chatting kami di aplikasi Messenger.

Hubungan RRC dan Indonesia pun kian memanas. Konsulat RRC di Selat Panjang dan Samarinda diusir.

“Tapi Soekarno yang awalnya tidak berbuat apa-apa akhirnya turun tangan ketika dua perempuan Tionghoa ditembak mati di Cimahi karena melawan pengusiran. Ia memindahkan kolonel yang bertanggungjawab atas penembakan itu ke Sumatera. Sumatera mana aku tidak tahu,” kata kakekku selanjutnya.

“Bukannya karena ia ketakutan setelah melihat dampak yang ditimbulkan PP-10 terhadap perekonomian Indonesia?” ayahku menimpali dengan sinis, “Haji-haji itu nyatanya tidak becus, cuma besar nafsu saja kan? Daerah-daerah pedalaman yang ditinggalkan oleh para pedagang kita jadi kacau-balau. Barang-barang kebutuhan sehari-hari jadi langka dan melambung tinggi. Hasil pertanian menumpuk dan membusuk, tak bisa dipasarkan! Hahaha!”

Kakekku tidak ikut tertawa, hanya menghisap dalam-dalam rokok yang sudah pendek di sela-sela jarinya.

Syahdan kemudian terjadilah kesepakatan antara Jakarta dan Peking. Penerapan PP-10 dibatalkan dan Pemerintah China berhenti mengirimkan kapal untuk mengangkut orang-orang Tionghoa kembali ke Tiongkok.

“Jika pengiriman kapal itu tidak dihentikan, kita sudah tidak di sini lagi,” desah Akong setelah menghembuskan asap rokoknya. Papa menoleh lagi sekilas padaku lalu membenarkan. Tentu saja aku tahu, kalau Akong jadi memboyong seluruh keluarganya pulang ke Tiongkok, ayah dan ibuku tidak akan pernah bertemu lalu menikah, dan aku tidak pernah lahir. Terdengar suara tokek yang nyaring entah dari tempat persembunyiannya di mana. Papa lantas mencoba membelokkan sedikit arah pembicaraan, “Eh, kalian tahu kenapa si A Hon bisa gila?”

“Si Khong Hon yang suka ditanyai nomor lotere itu?” tanya Mama yang baru keluar dari dalam kamar, “Kata orang karena ia sudah menjual rumah beserta seluruh harta benda dan mengirimkan semua uangnya ke sanak-saudaranya di China tapi tidak jadi pulang ya?”

“Itulah contoh orang bodoh. Keluarganya di Tiongkok juga jahat,” guman Akong lemah. (*)

Bangka-Yogyakarta, Ramadan 2019

Catatan:
*) Cerita ini merupakan kelanjutan dari kisah “Memoar Pulau Timah.”

Taipei Hakka Affairs Commission atau 台北市政府客家事務委員會(Taibei Shi Zhengfu Kejia Shiwu Weiyuanhui) adalah sebuah komite urusan Hakka di bawah Pemerintah Kota Taipei yang beralamat di Daan District, Taipei, Taiwan.

Saya terjemahkan dari 歸國證明書 (Guiguo Zhengming Shu) atau Certificat de Rapatriement.
Con Kwet (bahasa Hakka) atau Gui Guo (Mandarin) secara harfiah artinya “Pulang Negara”. Tetapi terjemahan yang sahih untuk ini adalah “Kembali ke Tiongkok”.

SUNLIE THOMAS ALEXANDER
Adalah sastrawan sekaligus kritikus sastra Indonesia keturunan Thionghoa. Alumnus UIN Sunan Kalijaga itu kini tinggal di Jogja. Penulis enam buku tersebut tahun lalu mendapatkan beasiswa di Belanda dan menjadi seniman mukin di sana selama musim gugur.

[1] Disalin dari karya Sunlie Thomas Alexander
[2] Pernah tersiar di surat kabar “Jawa Pos” edisi Minggu 26 Mei 2019

The post Pulang ke China appeared first on Kliping Sastra Indonesia | Literasi Nusantara.
Share:



Dokumentasi Populer



Arsip Literasi